Renovasi Rumah Terdampak Gempa Jatim Ditarget Selesai dalam 2 Bulan
http://jatimprov.go.id/
Nasional
Bencana Gempa 2021

Khofifah Indar Parawansa menarget perbaikan rumah terdampak gempa bumi Jawa Timur bisa rampung dalam dua bulan. Dengan kurun waktu secepat itu, ia mengharapkan sinergi pihak-pihak ini.

WowKeren - Khofifah Indar Parawansa berharap renovasi rumah terdampak gempa bumi Jawa Timur bisa rampung dalam dua bulan. Terlebih untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, Khofifah berharap dapat diperbaiki secepatnya.

Khofifah juga mengatakan target tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Jadi kami berharap bersama bahwa proses rekonstruksi ini bisa selesai paling lama dua bulan, sesuai arahan Bapak Presiden," kata Khofifah saat meninjau daerah terdampak gempa, Senin (12/4).

Guna mempercepat penanganan dampak gempa, Khofifah berharap Pemprov Jatim, aparat TNI, Polri, Satgas Bencana BUMN, serta pemerintah daerah melakukan sinergi dengan baik. Menurutnya, sinergi itu sangat dibutuhkan dalam upaya recovery dan rekonstruksi dalam penanganan pasca gempa.

"Saya mohon semua membangun sinergitas untuk melakukan percepatan penangan tanggap darurat, proses recovery dan rekonstruksi. Saat ini adalah masa tanggap darurat. Setelah tanggap darurat akan dilanjutkan recovery selanjutnya rekonstruksi," terang Khofifah.

Khofifah mengaku telah berkoordinasi dengan Pangdam V/Brawijaya dan Kapolda Jatim untuk mengimbau anggotanya membantu percepatan renovasi rumah terdampak gempa. Ia juga menyesuaikan arahan Kepala BNPB Doni Monardo terkait skema swakelola bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.


"Untuk kategori rumah yang rusak berat, bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 juta, di luar biaya pembangunan. Sedangkan untuk pembenahan fasilitas umum dan fasilitas sosial akan ditangani oleh PUPR," beber Khofifah.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial tersebut meminta Pemda untuk mendata kerusakan rumah warga dengan cepat dan tepat. Ia juga mengimbau agar data tersebut ditempel di balai desa maupun tempat yang strategis agar bisa dipastikan kebenarannya oleh warga terdampak.

"Format data ini akan kita pastikan lebih detail lagi dengan validasi data, yang dikordinasikan para bupati. Dan di lini paling bawah oleh kepala desa, babinsa bhabinkamtibmas dan relawan," terangnya.

Terakhir, Khofifah mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan tunggu hunian sebesar Rp 500 ribu per bulan per KK. Ia berharap warga akan menggunakan dana tersebut untuk menyewa kediaman sementara demi mengantisipasi munculnya klaster COVID-19 di pengungsian.

"Sehingga, masyarakat tidak terus berada di pengungsian, karena meski COVID-19 ini telah melandai namun belum berhenti penyebarannya," pungkas Khofifah.

(wk/eval)

You can share this post!

Related Posts